Pemerintah Didesak Alokasikan 20 Persen Anggaran Pendidikan untuk Pesantren

oleh -361 views

  • Rabu, 17 Juni 2020 | 10:36 WIB
  • Penulis:

JAKARTA, suaramerdeka.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI kembali mendesak pemerintah untuk mengalokasikan dana yang berasal dari mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN untuk pondok pesantren.

‘’Sebagaimana diatur di dalam ketentuan UU nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren menyatakan bahwa salah satu fungsi pesantren adalah menyelenggarakan fungsi pendidikan sehingga dapat diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. Selain melaksanakan fungsi pendidikan, pesantren juga dapat menjalankan fungsi  dakwah  dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Selain itu alokasi Dana Abadi Pesantren mulai tahun 2021 seharunya juga sudah bisa dialokasikan,’’ tegas anggota FPKB DPR RI Siti Mukaromah, awal pekan lalu.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Jateng VIII (Banyumas-Cilacap) itu menyampaikan pidato mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dalam Rapat Paripurna Pandangan Fraksi Atas Keterangan Pemerintah Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2021, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat yang dipimpin Puan Maharani.

Siti Mukaromah mengatakan, FPKB berpendapat bahwa alokasi Kebijakan Belanja Negara di tahun 2021 yang diperkirakan sebesar 13,1 – 15,07 persen dari PDB harus menjadi triger dalam pemulihan ekonomi nasional dengan dikelola lebih efisien dan produktif, sebagaimana janji pemerintah untuk mendorong penguatan kualitas belanja melalui spending better sehingga efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan derajat kesejahteraan.

‘’Selain itu, FPKB mendesak agar penerapan belanja negara ini terus diperkuat untuk berorientasi pada hasil (result based) yang nyata,’’ tegas wanita asli Kedungbanteng, Banyumas itu.

Belanja Modal

Di sisi belanja modal, dia mengatakan, jika dilihat berdasarkan persentase terhadap PDB, belanja modal menunjukkan tren yang justru menurun. Dalam hal ini, FPKB mendorong pemerintah agar dapat meningkatkan porsi proyek-proyek padat karya ditahun 2021, sehingga bisa memberdayakan masyarakat yang terdampak Covid-19 secara ekonomi.

Terkait alokasi belanja pembayaran bunga utang, FPKB memandang peningkatan rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB yang juga dibarengi dengan naiknya tren rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan dalam negeri, telah menunjukkan bahwa kemampuan penerimaan dalam negeri untuk mendanai pembayaran bunga utang juga terus berkurang.

Di sisi lain, proyeksi komponen Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan sebesar 4,30-4,85 persen terhadap PDB. FPKB mendorong agar kebijakan Transfer ke Daerah melalui DAU, DBH, DAK fisik dan Non-fisik, DID maupun Dana Otsus dan  DTI serta Dana Keistimewaan DIY harus digunakan secara optimal dan transparan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial serta upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

‘’Terkait dana desa, FPKB mendukung langkah pemerintah untuk melakukan penyempurnaan formula Dana Desa melalui penyesuaian porsi dan metode perhitungan yang mendorong kinerja desa, termasuk dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi desa,’’ tegas Mukaromah.


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *