MPBI DIY Kecam Rencana Pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law

oleh -23 views

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY mengecam tindakan pemerintah yang masih melakukan pembahasan dan hendak mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Mereka menganggap pemerintah abai terhadap aspirasi buruh dengan tetap akan mengesahkan RUU itu.

“Sesungguhnya setiap kebijakan ketenagakerjaan haruslah mengandung tiga prinsip utama yaitu kepasitan kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Namun prinsip tersebut sama sekali tidak ada dalam Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Irsad Ade Irawan, Sekretaris DPD KSPSI DIY Senin (13/7/2020).

Irsad beranggapan, sejak awal mula pembahasan hingga akan disahkannya RUU itu, pemerintah tidak pernah menampung aspirasi buruh.

Sejumlah elemen yang dilibatkan dalam pembahasan dianggap hanya basa-basi saja.

Baru-baru ini, sejumlah elemen buruh yang masuk dalam tim pembahasan juga menyatakan keluar dan mengundurkan diri dari tim teknis yang membahas omnibus law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

Tim ini dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan tujuan untuk mencari jalan keluar atas buntunya pembahasan klaster ketenagakerjaan.

“Tim sengaja dibuat pada saat akhir-akhir akan disahkan. Sehingga jika ada kontra pendapat di kalangan masyarakat terhadap diundangkannya RUU itu, pemerintah sudah punya jawaban kalau mereka telah melibatkan buruh. Padahal hanya formalitas belaka,” katanya.

Sehingga pihaknya menuntut pemerintah untuk mencabut dan membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

Pemerintah diminta untuk fokus melakukan penanganan Covid-19 yang sampai saat ini belum juga menunjukkan kondisi yang menurun.

“DPR RI dan Pemerintah hendaknya fokus saja pada pemberantasan pandemi Covid-19 dan memberikan solusi kongkrit atas ambruknya ekonomi rakyat akibat wabah Corona,” ungkapnya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Mandiri Sektor Hotel dan Wisata Jateng-DIY, Marganingsih, menyebut sejumlah pasal yang dianggap tidak pro terhadap buruh mestinya dihapus dari RUU Cipta Kerja.

Pihaknya juga mempertanyakan dari mana perumusan pasal yang kontroversial itu bisa ada.

“Kalau pun datangnya dari usulan perwakilan buruh itu yang mana. Karena sejak awal kita sudah bingung dan kalau jadi diterapkan kesejahteraan buruh jelas sangat terancam,” ujarnya.

“Terutama terkait dengan pemberlakuan pekerja alih daya (outsourcing), pekerja kontrak, sistem pengupahan dan lain sebagainya itu memang jelas kita tolak. Apalagi kita dengar RUU ini akan segera disahkan pada rapat DPR RI pekan ini, kami minta agar segera dibatalkan,” sambungnya. (*)



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *